Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, resmi mengumumkan susunan pengurus BPI untuk periode 2026–2030. Pengumuman ini menjadi tonggak penting di tengah momentum kebangkitan industri perfilman Indonesia pascapandemi, sekaligus menandai komitmen baru dalam memperkuat fondasi ekosistem film nasional secara berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, Fauzan menegaskan bahwa fokus utama kepengurusan kali ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perfilman. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan film, pengembangan program magang terintegrasi (magang-hub), hingga pengiriman talenta muda Indonesia ke berbagai sekolah film terbaik di luar negeri serta partisipasi aktif dalam film lab internasional.
Selain itu, BPI juga akan mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan BPI, meningkatkan profesionalisme insan perfilman, memperluas dukungan pemerintah terhadap industri film, serta menciptakan kepastian hukum yang berdampak pada kemudahan investasi. Tak kalah penting, revisi ini juga diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam karya sinema.
“Agenda utama yang disiapkan adalah peningkatan SDM perfilman melalui berbagai program strategis, termasuk kolaborasi internasional. Di sisi lain, kami juga berkomitmen memperkuat aspek regulasi agar industri film Indonesia semakin kompetitif dan berdaya saing global,” ujar Fauzan.
Lebih lanjut, BPI juga akan menggencarkan gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh sebagai bentuk perlindungan terhadap karya dan pelaku industri. Di samping itu, penyelenggaraan Festival Film Indonesia akan tetap menjadi agenda prioritas, bersamaan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan BPI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perfilman.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, turut menyampaikan harapannya terhadap kepengurusan baru BPI. Ia menekankan pentingnya peran BPI sebagai penghubung antara pemerintah dan para pelaku industri film.
“BPI memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap kepengurusan baru ini mampu memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif dari seluruh penjuru Indonesia,” ujarnya.
Dengan susunan pengurus yang baru, BPI diharapkan mampu menghadirkan terobosan-terobosan konkret yang tidak hanya memperkuat industri film nasional di dalam negeri, tetapi juga mendorong karya-karya Indonesia untuk semakin diakui di kancah internasional.
