Badan Perfilman Indonesia (BPI) melakukan audiensi dengan Menteri Ekonomi Kreatif untuk membahas arah pengembangan industri film nasional dalam kerangka Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antara masyarakat perfilman dan pemerintah guna menciptakan ekosistem film Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat global.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam pemaparannya, Menteri Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa sektor film menjadi salah satu subsektor prioritas dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Peraturan Presiden. Industri film masuk ke dalam bidang Media, salah satu dari empat bidang kreatif utama bersama Budaya, Desain, serta Digital dan Teknologi.
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan pertumbuhan signifikan pada sektor ekonomi kreatif, mulai dari peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan nilai ekspor, perluasan lapangan kerja, hingga pertumbuhan investasi. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong komersialisasi kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) agar karya-karya kreatif Indonesia, termasuk film, memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar internasional.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah menargetkan investasi di sektor film mencapai Rp2,15 triliun. Selain itu, saat ini juga tengah disiapkan skema insentif khusus bagi subsektor Film, Game, dan Aplikasi guna menciptakan iklim industri yang lebih sehat dan kompetitif.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk mengaktivasi 200 desa kreatif, menghidupkan berbagai creative hub di daerah, serta mendorong inisiatif “Creative by Indonesia”. Pemerataan pengembangan industri kreatif ini diharapkan dapat membuka ruang tumbuh yang lebih luas bagi talenta perfilman di seluruh Indonesia, tidak hanya bagi sineas di kota-kota besar, tetapi juga bagi komunitas film dan kreator di berbagai daerah.
Dalam pertemuan tersebut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif juga membahas sejumlah agenda strategis yang dinilai penting untuk masa depan perfilman Indonesia.
Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan akses data. BPI menyoroti pentingnya keterbukaan akses industri bagi mahasiswa dan talenta muda yang ingin menekuni dunia perfilman. Selain itu, kebutuhan akan sistem data yang lebih terbuka dan terintegrasi juga dinilai penting sebagai sarana pembelajaran, riset, dan pengembangan kapasitas bagi generasi sineas berikutnya.
Agenda lainnya adalah pemberantasan pembajakan, yang hingga kini masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan industri film nasional. Kerugian akibat praktik pembajakan diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun pada tahun 2024, sebuah angka yang menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPI bersama pemerintah berkomitmen memperkuat gerakan anti-pembajakan secara menyeluruh. Langkah-langkah yang dibahas meliputi inisiasi pembentukan Anti-Piracy Task Force bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta aparat penegak hukum. Upaya lainnya mencakup pemblokiran situs ilegal dan penguatan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menonton film secara legal sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif nasional.
Selain itu, isu perluasan akses layar juga menjadi perhatian bersama. Saat ini, hanya sekitar separuh dari jumlah film yang telah lulus sensor yang akhirnya mendapatkan kesempatan tayang di bioskop. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya ruang distribusi bagi karya-karya film Indonesia.
Karena itu, wacana pembangunan dan penambahan layar bioskop lokal dipandang sebagai salah satu solusi penting agar lebih banyak film Indonesia dapat bertemu dengan penontonnya. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem distribusi yang lebih inklusif sekaligus memperluas pilihan tontonan bagi masyarakat.
Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi industri film nasional masih sangat besar. Namun, adanya kesamaan visi antara pemerintah dan para pelaku industri menjadi modal penting untuk melangkah bersama.
“Tantangan industri film kita masih banyak, dan kami tidak menutup mata soal itu. Yang penting sekarang kita punya arah yang sama dengan pemerintah. BPI siap bekerja, secara bertahap, bersama seluruh masyarakat film, termasuk memperjuangkan kepastian hukum dan dukungan pendanaan yang stabil bagi kemajuan industri film Indonesia,” ujar Fauzan Zidni.
Audiensi ini menjadi sinyal positif bagi masa depan perfilman Indonesia. Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat film, diharapkan tercipta ekosistem yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga industri film nasional tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mampu menjadi kekuatan kreatif yang diperhitungkan di tingkat dunia.
